Peraturan Lingkungan Hidup #2

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

1.      Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Pengelolaan Air Tanah

4.      Permen Kesehatan no 492 Tahun 2010 Persyaratan Kualitas Air Minum (Menggantikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum)

5.      PerMenkes Nomor 416 Tahun 1990 Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air

6.       PerMen LH Nomor 12 Tahun 2009 Pemanfaatan Air Hujan

7.       PerMen LH Nomor 01 Tahun 2010 Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air (Menggantikan KepMen LH Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air.

8.       PerMen LH Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha dan/Atau KegiatanKawasan Industri (Pengganti KepMen LH no 3 Tahun 1998)

9.      PerMen LH Nomor 05 Tahun 2010 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Industri Gula

10.  PerMen LH Nomor 06 Tahun 2010 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Industri Rokok

11.   PerMen LH Nomor 08 Tahun 2009 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha Pembangkit Listrik Thermal

12.   PerMen LH Nomor 09 Tahun 2009 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Industri Jamu

13.  PerMen LH Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Industri Oleokimia Dasar

14.  PerMen LH Nomor 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha Peternakan Sapi dan Babi

15.   PerMen LH Nomor 21 Tahun 2009 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Industri tambang bijih besi

16.  PerMen LH Nomor 34 Tahun 2009 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Industri bijih bauksit

17.  PerMen LH Nomor 12 Tahun 2008 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut

18.  PerMen LH Nomor 13 Tahun 2008 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Pengolahan Kelapa

19.   PerMen LH Nomor 14 Tahun 2008 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Pengolahan Daging

20.  PerMen LH Nomor 15 Tahun 2008 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Pengolahan kedelai

21.  PerMen LH Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air

22.  PerMen LH Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi (menggantikan KepMen LH no 9 Tahun 1997)

23.   PerMen LH Nomor 05 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah-buahan dan/atau Sayuran

24.   PerMen LH Nomor 06 Tahun 2007 tentang Baku Mutu AIr Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan

25.  PerMen LH Nomor 08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Industri  Petrokimia Hulu

26.  PerMen LH Nomor 09 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Industri Rayon

27.  PerMen LH Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Purified Terephthalic Acid dan Poly Ethylene Terephthalate

28.  PerMen LH Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas serta Panas Bumi dengan cara Injeksi.

29.  KepMen LH Nomor 122 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas KEPMEN LH no 51 Tahun 1995 ttg Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Pupuk

30.  KepMen LH Nomor 202 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha & atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas & atau Tembaga

31.  KepMen LH Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit

32.  KepMen LH Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit

33.  KepMen LH Nomor 37 tahun 2003 Tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan Dan Pengambila Contoh Air Permukaan

34.  KepMen LH Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air

35.  KepMen LH Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan Domestik

36.  KepMen LH Nomor 113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara

37.  KepMen LH Nomor 114 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air

38.  KepMen LH Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

39.  KepMen LH Nomor 142 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas KepMen LH Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air Atau Sumber Air

40.  KepMen LH Nomor 03 Tahun 1998 Tentang Baku Mutu Limbah Bagi Kawasan Industri

41.  KepMen LH Nomor 35 Tahun 1995 Tentang Program Kali Bersih (Prokasih)

42.  KepMen LH Nomor 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

43.  KepMen LH Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel

44.   KepMen LH Nomor 58 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit

45.  PerMen LH Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Rumah Pemotongan Hewan

46.  PerMen LH Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Penambangan Timah

47.  PerMen LH Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Penambangan Nikel

48.   PerMen LH Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Usaha Poly Vinyl Chloride

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DAN GANGGUAN

1.      Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

2.      PerMen LH nomor 13 Tahun 2009 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Minyak dan Gas (menggantikan KepMen LH Nomor 129 Tahun 2003)

3.      PerMen LH nomor 04 Tahun 2009 Ambang Batas Emisi Gas Buang kendaraan Bermotor Tipe Baru (Menggantikan KepMen LH nomor 141 Tahun 2003)

4.      PerMen LH nomor 07 Tahun 2009 Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru

5.      PerMen LH Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Industri Keramik

6.      PerMen LH Nomor 18 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Industri Karbon Black

7.      PerMen LH Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Thermal

8.      PerMen LH Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap

9.      PerMen LH Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama (Pengganti KepMenLH 35 Tahun 1993)

10.  KepMen LH Nomor 133 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk

11.  KepMen LH Nomor 45 Tahun 1997 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara

12.  KepMen LH Nomor 15 Tahun 1996 Tentang Program Langit Biru

13.  KepMen LH Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan

14.  KepMen LH Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Getaran

15.  KepMen LH Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan

16.  KepMen LH Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

17.  KepMen Kesehatan Nomor 289 Tahun 2003 Tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan

18.  KepKa Bapedal Nomor 107 Tahun 1997 Tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan serta nformasi Indeks Standar Pencemar Udara

19.  KepKa Bapedal Nomor 205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

PENGENDALIAN PENCEMARAN PERUSAKAN LAUT

1.      Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut

2.      KepMen LH Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut

3.      KepMen LH Nomor 179 Tahun 2004 Tentang Ralat Atas KEPMEN LH no 51 tahun 2004 ttg BM Air Laut

4.      KepMen LH Nomor 200 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku Kerusakan & Pedoman Penentuan Status Padang Lamun

5.      KepMen LH Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku & Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrov

6.      KepMen LH Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karan

7.       KepMen LH Nomor 45 Tahun 1996 Tentang Program Pantai Lestari

8.      PerMen LH Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perizinan Pembuangan Limbah ke Laut

9.      KepKa Bapedal Nomor 47 tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang

PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH DAN LAHAN

1.      Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

3.      Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 Pengendalian sampah rumah tangga.

4.      Permen LH no 10 Tahun 2010 pencegahan kerusakan lingk berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan

5.      Permen LH no 33 Tahun 2009 Tatacara pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3

6.      KepMen LH Nomor 43 Tahun 1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan

7.      PerMen LH Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengukuran Kerusakan Tanah Untuk Biomassa

8.      Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus)

9.      Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus).

10.  KepMen Kehutanan & Perkebunan Nomor 146 Tahun 1999 Tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Industri

11.  KepMen Pertambangan & Energi Nomor 1211 Tahun 1995 Tentang Pencegahan & Penanggulangan Perusakan & Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Umum

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

1.      Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

3.      PerMen LH Nomor 18 Tahun 2009 Tatacara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (menggantikan KepKa Bapedal no 68 / 1994)

4.      PerMen LH Nomor 05 Tahun 2009 Pengelolaan Limbah di Pelabuhan (menggantikan Permen LH nomor 03 Tahun 2007)

5.      PerMen LH Nomor 30 Tahun 2009 Tatacara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemda

6.       Permen LH no 33 Tahun 2009 Tatacara pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3

7.      PerMen LH Nomor 02 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

8.      PerMen LH Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit dan Recycle pada Sistem Refrigerasi

9.      KepMen LH Nomor 128 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis

10.  KepMen LH Nomor 520 Tahun 2003 Tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

11.  KepMen ESDM Nomor 1693 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas & Pengolahan Pelumas Bekas serta Penetapan Mutu Pelumas

12.   KepMen Perindustrian & Perdagangan Nomor 372 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas & Pengolahan Pelumas Bekas

13.  KepKa Bapedal Nomor 02 Tahun 1998 Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah

14.  KepKa Bapedal Nomor 03 Tahun 1998 Tentang Penetapan Kemitraan Dalam Pengolahan Limbah B3

15.  KepKa Bapedal Nomor 04 Tahun 1998 Tentang Penetapan Prioritas Limbah B3

16.  KepKa Bapedal Nomor 255 Tahun 1996 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas

17.  KepKa Bapedal Nomor 01 Tahun 1995 Tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3

18.  KepKa Bapedal Nomor 02 Tahun 1995 Tentang Dokumen Limbah B3

19.   KepKa Bapedal Nomor 03 Tahun 1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3

20.  KepKa Bapedal Nomor 04 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan,Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3

21.  KepKa Bapedal Nomor 05 Tahun 1995 Tentang Simbol dan Label Limbah B3

22.  Surat Edaran Kepala Bapedal Nomor 08/SE/02/1997 Tentang Penyerahan Minyak Pelumas Bekas

23.  KepKa Bapeten Nomor 03 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Keselamatan untuk Pengelolaan Limbah Radioaktif

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

1.      Undang-Undang nomor 09 tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

3.       Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan &Penggunaan Pestisida

4.      Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Kesehatan & Keselamatan Kerja Pemakaian Asbes

5.      Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Bejana Tekanan

6.      Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

7.      PerMen LH no 35 Tahun 2009 Pengelolaan Halon

8.      PerMen LH no 03 Tahun 2008 Simbol dan Label Bahan berbahaya dan beracun

9.      Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Ozon dan Barang yang Mempergunakan Bahan Perusak Ozon

10.  KepMen Pertanian Nomor 763 Tahun 1998 Tentang Pendaftaran & Pemberian Izin Tetap Pestisida

11.  KepMen Pertanian Nomor 764 Tahun 1998 Tentang Pendaftaran & Pemberian Izin Sementara Pestisida

12.  KepMen Pertanian Nomor 949 Tahun 1998 Tentang Pestisida Terbatas

13.  KepMen Pertanian Nomor 541 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran & Pemberian Izin Tetap Pestisida

14.  KepMen Pertanian Nomor 543 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran & Pemberian Izin Sementara Pestisida

15.   KepMen Pertanian Nomor 544 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran & Pemberian Izin Bahan Teknis Pestisida

16.   KepMen Pertanian Nomor 546 Tahun 1996 Tentang Pemberian Izin & Perluasan Penggunaan Pestisida

17.  KepMen Perindustrian & Perdagangan Nomor 790 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas KEPMEN PERINDAG Tahun 1998 no 110 ttg Larangan Produksi dan Memperdagangkan ODS

18.  KepMen Perindustrian & Perdagangan Nomor 254 Tahun 2000 Tentang Tata Niaga Impor & Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu

19.  KepMen Perindustrian & Perdagangan Nomor 110 Tahun 1998 Tentang Larangan Memproduksi & Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi & Memperdagangkan Barang Baru yang Menggunakan BPLO (ODS)

20.  SK Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 1985 Tentang Pengamanan Bahan Beracun & Berbahaya di Perusahaan Industri

21.  KepMen Tenaga Kerja Nomor 186 Tahun 1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja

22.  KepMen Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

23.   SE Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1997 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia di Udara Lingkungan Kerja

24.  Kep DIRJEN Perhubungan Darat Nomor 725 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pengangkutan B3 di Jalan